Kekerasan Seks, Generasi Pertanyakan Peran KPAI dan Pemerintah

Begitu dikatakan Ketua Gerakan Perlindungan Anak Asa Negeri (Generasi), Ena Nurjanah kepada redaksi telusur.co.id di Jakarta, Sabtu (10/3/18).

“Pemerintah pusat dan daerah harusnya selalu melakukan koordinasi,” ucap Ena.

Menurut Ena sebutan akrab Ena Nurjanah, tak hanya pemerintah, lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan seperti Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) pun dinilai tidak maksimal dalam memperlihatkan kinerjanya.

“Lebih sering merespon peristiwa-persitiwa yang sudah terjadi, namun, tidak nampak adanya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan secara sistematis agar kasus tidak berulang atau semakin bertambah banyak,” imbuhnya.

Koordinasi yang tidak terbangun secara baik antar lembaga perlindungan anak bentukan pemerintah dan stakeholder terkait di seluruh Indonesia juga menjadi penyebab kasus serupa selalu terulang.

Oleh sebab itu dirinya berharap KPAI, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah bersinergi agar kasus kekerasan seksual terhadap pelajar tidak terjadi kembali.

“Sudah saatnya semua pihak saling berkoordinasi dan melakukan pencegahan sejak dini agar tidak terulang kejadian serupa,” harapnya.[far]

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual

REVOLUSIANA.COM- Kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah masih saja terus terjadi. Seakan-akan tidak ada artinya berbagai pemberatan hukuman yang ditetapkan bagi para pelaku. Tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon-calon pelaku. Tinggal aparat kepolisian yang berjibaku dengan segudang tugas yang semakin banyak, karena meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak.

Berbagai kerja yang dilakukan para aktivis anak masih jauh panggang dari api. Masih jauh dari keberhasilan melindungi anak-anak. Bahkan terkesan keteteran. Karena berbagai kejadian terus saja terjadi dan hampir di seluruh pelosok tanah air.

Kerja-kerja yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang menangani masalah anak pun belum kelihatan hasilnya. Lebih sering merespon peristiwa-persitiwa yang sudah terjadi, namun tidak nampak adanya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan secara sistematis agar kasus tidak berulang atau semakin bertambah banyak.

Koordinasi yang tidak terbangun secara baik antar lembaga perlindungan anak bentukan pemerintah dan stakeholder terkait di seluruh Indonesia juga menjadi penyebab kasus serupa selalu terulang.

Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan yang terdapat di seluruh daerah merupakan institusi yang berkaitan langsung dengan sekolah. Namun, institusi ini masih belum nampak tindakan nyata untuk memperbaiki dan membenahi sistem yang ada di sekolah, seperti memaksimalkan berbagai pendekatan yang holistik bagi keamanan dan kenyamanan anak di sekolah.

Jadi, kapankah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan dapat dihentikan…???

Ketua Umum Gerakan Perlindungan Anak Asa Negeri (GENERASI), Ena Nurjanah

 

Solusi Kekerasan Seksual pada Anak Dinilai Masih Buntu

Redaktur: Ali Rahman

INDOPOS.CO.ID –

Kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah masih saja terus terjadi. Nampaknya, berbagai upaya pemberatan hukuman yang ditetapkan bagi para pelaku tidak juga memberikan efek jera.
Menurut Ketua Gerakan Perlindungan Asa Negeri (Generasi) Ena Nurjanah, berbagai kerja yang dilakukan para aktivis anak masih jauh panggang dari api. Dengan kata lain masih jauh dari keberhasilan melindungi anak-anak.
“Bahkan ini (kekerasan seksual, red) terkesan keteteran. Karena berbagai kejadian terus saja terjadi dan hampir di seluruh pelosok tanah air,” ujar Ena dalam keterangan tertulisnya kepada INDOPOS, Jumat (2/3).
Dia menilai, sekarang ini hanya menyisakan aparat kepolisian yang berjibaku dengan segudang tugas yang menumpuk lantaran meningkatnya kasus kekerasan yang tidak hanya menyerang fisik namun secara mental juga terdampak.
Ena menambahkan, kerja-kerja yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang menangani masalah anak pun belum kelihatan hasilnya. Hanya lebih sering merespon peristiwa-persitiwa yang sudah terjadi, namun tidak nampak adanya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan secara sistematis agar kasus tidak berulang atau semakin bertambah banyak.
“Koordinasi yang tidak terbangun secara baik antar-lembaga perlindungan anak  bentukan pemerintah dan stakeholder terkait di seluruh Indonesia juga menjadi penyebab kasus serupa selalu terulang,” nilai Ena.
Secara ideal, Ena menyatakan, harusnya Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan yang terdapat di seluruh daerah merupakan institusi yang berkaitan langsung dengan sekolah.  Namun, kata Ena, lagi-lagi institusi ini masih belum nampak tindakan nyata untuk memperbaiki dan membenahi sistem yang ada di sekolah, seperti memaksimalkan berbagai pendekatan  yang holistik bagi keamanan dan kenyamanan anak di sekolah.
“Jadi, kapankah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan dapat dihentikan?” tukasnya. (jaa)

Sanksi Berat menghadang ibu yang mengorbankan anaknya sebagai pelaku video porno

 

Beberapa minggu ini kita dikejutkan dengan video porno yang dilakukan oleh seorang wanita dewasa dengan anak-anak . Video ini menjadi viral dan ramai dibicarakan. Video tersebut sudah  jelas  mengandung unsur pornografi. Namun, yang lebih menghebohkan adalah  adegan  tersebut dilakukan oleh pasangan yang tidak biasa, yaitu antara perempuan dewasa dengan anak laki-laki yang masih sangat belia.

Bersyukur polisi cepat menindak lanjuti video  viral tersebut. Dari video tersebut kemudian  terlacak dimana tempat pembuatannya , hingga akhirnya ditemukan  para pelaku dan pembuat video tersebut.

Dari penyelidikan polisi terungkap bahwa anak yang terlibat dalam video tersebut melakukannya atas perintah  ibunya (S). Ibu S mendapatkan imbalan uang dari adegan yang diperankan  anaknya .

Sebuah peristiwa yang membuat miris. Seorang anak menjadi korban perlakuan salah dari ibu kandungnya sendiri.

Kejadian ini menjadi keprihatinan kita semua. Pemerintah melalui KemenPPPA seharusnya  mampu menjadi koordinator dalam perlindungan dan juga penanganan permasalahan  anak . KemenPPPA  memiliki begitu banyak lembaga perlindungan anak  yang seharusnya bisa berfungsi maksimal.  Pemerintah harus serius melihat kejadian ini. Tidak cukup hanya berfokus pada penyelesaian kasus ini saja. Tapi harus lebih gencar mencarikan solusi terhadap akar permasalahannya. Jangan sampai bertambah lagi anak-anak yang menjadi korban dari perbuatan orangtua mereka sendiri.

Dalam kasus  video ini, Ibu tidak lagi bisa menjadi tempat yang nyaman bagi anak. Tempat anak berlindung dari berbagai kejahatan yang terjadi di luar rumah. Ibu tidak lagi mampu mendidik anaknya menjadi baik, tapi justru menghantarkan anaknya kepada kehancuran masa depannya.

Bagi para  orangtua seharusnya sadar bahwa anak bukanlah semata-mata aset pribadi yang bebas diperlakukan semaunya. Orangtua punya kewajiban utama untuk merawat, melindungi, membesarkan dan mendidik anak agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa.

Jika orangtua melakukan tindakan pelanggaran terhadap anak, maka mereka akan tetap mendapatkan sanksi . Melalui UU Perlindungan Anak, pelanggaran terhadap hak-hak  anak akan dikenai sanksi pidana, termasuk  orangtua.

Tindakan yang dilakukan oleh sang ibu dalam kasus video porno jelas melanggar Undang Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014. Dalam Pasal 76D dinyatakan bahwa ” Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dalam Pasal 81 ayat (1) menyatakan  bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Ayat  (2)berbunyi ” Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Ayat (3) berbunyi  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Bisa dipastikan ibu yang menjerumuskan anak dalam video porno tersebut akan mendapatkan  tambahan pemberatan sanksi hukuman sebesar 1/3 dari ancaman pidananya.

Selain memaksa anak untuk melakukan adegan seksual, sang ibu juga telah melakukan  tindakan eksploitasi anak baik secara seksual maupun secara ekonomi. Karena ibu tersebut mendapatkan imbalan uang dari menyuruh anaknya melakukan adegan porno. Sang ibu juga bisa  dikenai pasal 76 (i) dan pasal 88

Pasal 76  (i)  menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

“Pasal 88 menyatakan bahwa ” Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (i), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Ada yang berubah dengan perilaku remaja sekarang

Hasil survei di Amerika menunjukkan bahwa dahulu remaja banyak menghabiskan waktu untuk minum-minuman keras, memakai   ganja  dan kokain.  Namun sekarang,  remaja lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menggunakan  smartphone dan media sosial.  Dari grafik  yang dikeluarkan oleh econimist.com  menunjukkan bagaimana perubahan itu terjadi.

Remaja sekarang terlihat  lebih tenang dan berperilaku lebih santun. Namun, di sisi lain mereka justru menjadi lebih cemas dan menunjukkan tanda-tanda ketidakbahagiaan. Survei sekolah oleh OECD pada negara-negara  kaya menunjukkan bahwa anak berusia 15 tahun merasa lebih sulit untuk mencari teman. Sedangkan, hasil survey di Amerika menunjukkan bahwa kasus bunuh diri usia remaja cenderung meningkat.

Perubahan perilaku remaja sedikit banyak dipengaruhi era digital.  Keseharian  remaja  dengan  menghabiskan waktunya untuk menggunakan media sosial melalui  smartphone memunculkan kekhawatiran banyak pihak. Belum lagi hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan menggunakan media sosial para remaja dengan  faktor risiko  bunuh diri, seperti depresi.  Sehingga  kemudian banyak pihak yang mengusulkan  agar menghentikan penggunaan smartphone bagi para remaja.

Keinginan untuk menghentikan penggunaan smartphone pada remaja bukanlah perkara sederhana, di saat remaja sekarang justru lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menggunakan smartphone .  Para orangtua perlu pertimbangan saat memutuskan hal tersebut. Paling tidak ada dua hal yang  menjadi pertimbangan.  Pertama:  Apakah  smartphone , dan media sosial  yang patut disalahkan atas masalah yang menimpa remaja? ; Kedua :  Apakah membatasi penggunaan  smartphone akan memberikan pengaruh positif  bagi  remaja atau tidak? dari bukti-bukti  yang ada jawabannya bisa ia dan  bisa tidak.

Beberapa  survei  terhadap kaum muda  di  Inggris dan Amerika , menemukan korelasi antara penggunaan smartphone yang berlebihan  dan ketidakbahagiaan. Korelasi tersebut  bukanlah  hubungan sebab akibat . Namun,   mungkin saja ada orang yang tidak bahagia  kemudian mencari kenyamanan  melalui dunia maya  (online).  Korelasi yang didapat dari survei tersebut  sangat lemah. Hanya sekitar 1 %  kesejahteraan mental  remaja yang  dapat dijelaskan melalui  penggunaan media sosial atau smartphone yang berlebihan.

Penggunaan smartphone juga sering membuat  remaja  mudah  frustrasi, termasuk  mereka  yang tidak mengunakannya . Coba kita perhatikan, saat  seseorang duduk ngobrol bersama orang yang mengunakan smartphone.  Mereka justru merasa ditinggalkan, tidak ada  kedekatan.  Teman yang diajak bicara justru selalu melihat  smartphonenya daripada menatap lawan bicaranya. Belum lagi,   konsentrasi yang hilang saat ngobrol berdua.

Ketika penyebab meningkatnya  ketidakbahagiaan dan kasus bunuh diri remaja  sulit  diketahui maka tidak jelas pula apa yang harus dilakukan para orangtua. Haruskah orangtua  memaksa remaja  menuruti kehendak orangtua dan memberikan sanksi  tegas atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh remaja demi untuk melindungi remaja?.

Sebenarnya banyak hal yang masih bisa dilakukan oleh orang tua untuk remaja. Salah satu diantaranya adalah  dengan mendorong  remaja   lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah.  Kurangi  kekhawatiran yang berlebihan  saat remaja  beraktivitas di luar rumah.  Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa waktu yang  digunakan bersama teman-teman di luar rumah  membuat remaja menjadi lebih bahagia.

Orangtua sudah saatnya mengurangi sikap protektif mereka. Memang ada kekhawatiran dari para orangtua seperti di  wilayah Inggris dan Wales.  Ada  anggapan  masyarakat bahwa remaja yang suka nongkrong di jalan  dianggap berperilaku anti-sosial. Mereka dianggap sebagai  pengguna narkoba dan  perusak mobil-mobil penduduk.

Dari hasil survei  menunjukkan bahwa pada sepuluh tahun terakhir, remaja di Inggris dan Wales yang biasa nongkrong di jalan menurun drastis dari 33% menjadi 16%. Hal ini tentunya menggembirakan para ahli kriminolog karena dianggap menurunkan tingkat kriminalitas para remaja. Namun, kondisi tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa remaja sekarang menjadi lebih bahagia.

Jadi, sudah saatnya para orangtua mengurangi sikap protektif  dan membiarkan remaja mereka ke luar rumah untuk melakukan berbagai aktivitas bersama teman-teman sebaya mereka. Tentu saja dengan tetap membangun komunikasi yang baik dengan remaja, sehingga mereka tidak kehilangan arah saat berinteraksi dengan dunia luar.

sumber : https://www.economist.com/news

Generasi Sesalkan Penganiayaan Anak Oleh Orang Tuanya

 JUM’AT, 12/01/2018 06:15 WIB
Berita Penganiayaan Anak oleh Orangtua
JAKARTA_DAKTACOM: Kekerasan pada anak hingga menyebabkan kematian kembali terulang. Kali ini, seorang anak balita di Tasikmalaya menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan tantenya (D). Anak lelaki berusia dua tahun ini dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis.
Selain tak sadarkan diri, korban mengalami lebam di tubuh saat tiba di RS Prasetya Bunda, Jalan Juanda, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (11/1) siang. Terdapat luka bakar di pipi dan bekas jeratan tali di kedua kaki balita malang tersebut.
Berdasarkan keterangan D kepada pihak rumah sakit, balita itu sudah satu bulan dititipkan kepadanya lantaran orang tuanya bercerai.
Aksi kekerasan itu dipicu kekesalan D lantaran keponakannya tersebut kerap menangis minta makan saat tengah malam.
“Apa yang salah dengan masyarakat kita? Mengapa begitu mudah menumpahkan kekesalan pada seorang anak kecil. Bahkan hingga sampai menghilangkan nyawanya,” kecam Ketua Lembaga Generasi, Ena Nurjanah saat dihubungi pada Jumat (12/01).
Bentuk-bentuk kekerasan pada anak, lanjut Ena, selama ini memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kita karena masih banyak para orangtua (dewasa) menganggap bahwa kekerasan sebagai bagian dari cara mendidik.
“Karena batasan kekerasan yang wajar tidak ada, maka lambat laun  cara mendidik dengan kekerasan semakin tak terbendung. Yang pada akhirnya, bukan lagi sebuah cara untuk mendidik, tapi lebih kepada melampiaskan amarah,” imbuhnya.
Menurut Ena, Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat agar seluruh masyarakat Indonesia mulai meninggalkan cara-cara mendidik dengan kekerasan. Karena cara ini lebih banyak memberikan dampak negatif bagi perkembangan kehidupan seorang anak.
“Sayangnya masyarakat Indonesia masih sangat minim yang mengetahui akan hak-hak anak. Bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Banyak orangtua masih melihat bahwa anak adalah milik pribadi yang bebas diperlakukan apa saja sekehendaknya,” sesalnya.
reporter : Boy Aditya
Editor: Azeza Ibrahim

Marak Kekerasan Anak, Sosialisasi UU Jadi Kebutuhan Mendesak

ByRedaksi1Posted on Januari 12, 2018

UU untuk Kekerasan Anak Lembaga Perlindungan Anak GENERASI

EGALITER.NET- Kembali terjadi, kekerasan pada anak hingga menyebabkan kematian

Kekerasan pada anak hingga menyebabkan kematian kembali terulang. Baru dua bulan yang lalu, kejadian yang hampir sama terjadi di wilayah Jakarta Barat, yaitu kematian seorang anak TK berusia 5 tahun di tangan ibu nya sendiri.

Kali ini, seorang anak balita di Tasikmalaya menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan tantenya (D). Anak lelaki berusia dua tahun ini dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis.

Selain tak sadarkan diri, korban mengalami lebam di tubuh saat tiba di RS Prasetya Bunda, Jalan Juanda, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (11/1/2018) siang.

Terdapat luka bakar di pipi dan bekas jeratan tali di kedua kaki balita malang tersebut.

Berdasarkan keterangan D kepada pihak rumah sakit, balita itu sudah satu bulan dititipkan kepadanya lantaran orang tuanya bercerai.

Aksi kekerasan itu dipicu kekesalan D lantaran keponakannya tersebut kerap menangis minta makan saat tengah malam.

Di hadapan polisi, D mengaku memukul dan mencubit korban. Namun ia mengelak luka bakar di pipi korban akibat sengaja disiram air panas. Menurut D, luka bakar itu karena korban tak sengaja menumpahkan kopi panas.

Apa yang salah dengan masyarakat kita? mengapa begitu mudah menumpahkan kekesalan pada seorang anak kecil. Bahkan hingga sampai menghilangkan nyawanya.

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak, selama ini memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kita . Banyak para orangtua (dewasa) menganggap bahwa kekerasan sebagai bagian dari cara mendidik.

Karena batasan kekerasan yang wajar tidak ada, maka setiap orang bebas mengekspresikan kekerasan dengan caranya masing-masing. Lambat laun cara mendidik dengan kekerasan semakin tak terbendung. Yang pada akhirnya, bukan lagi sebuah cara untuk mendidik, tapi lebih kepada melampiaskan amarah.

Undang-undang Perlindungan Anak dibuat agar seluruh masyarakat Indonesia mulai meninggalkan cara-cara mendidik dengan kekerasan. Karena cara ini lebih banyak memberikan dampak negatif bagi perkembangan kehidupan seorang anak.

Sayangnya masyarakat Indonesia masih sangat minim yang mengetahui akan hak-hak anak. Bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Anak adalah bagian dari keberlangsungan sebuah negara, sehingga harus dijaga, dilindungi, dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang agar bisa menjadi penerus dan penjaga eksistensi bangsa ini.

Banyak orangtua masih melihat anak adalah milik pribadi yang bebas diperlakukan apa saja sekehendaknya. Seakan-akan anak tak tersentuh dari perlindungan negara. Padahal, Negara punya kewajiban untuk melindungi anak-anak.

Masyarakat harus paham, bahwa negara akan hadir membela anak-anak yang mengalami kekerasan. Para pelaku kekerasan akan dikenai sanksi pidana jika melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak.

Upaya sosialisasi Undang-Undang Perlidungan Anak sudah menjadi kebutuhan mendesak dan harus dilakukan oleh setiap elemen. Baik pemerintah, masyarakat/lembaga yang peduli tentang perlindungan anak, terlebih media.

Media memiliki peran yang sangat berarti apalagi di era digital saat ini. Pemahaman masyarakat akan Perlindungan Anak akan lebih cepat tersampaikan dan lebih massif melalui peran serta media.Pada akhirnya, media punya andil besar untuk mencerdaskan masyarakat dalam melindungi anak-anak Indonesia.[]

 

Remaja Australia ‘ ikon topi Akubra’ menjadi korban cyberbullying

Kasus bullying di media sosial kembali menelan korban jiwa. Kali ini menimpa mantan bintang iklan cilik.  Seorang remaja Australia berusia 14 tahun ,  Amy “Dolly” Everett yang  terkenal dengan iklan  topi koboy khas Australia “Akubra” saat ia berusia 8 tahun.

Amy “Dolly” Everett meninggal dengan melakukan bunuh diri . Dolly  mengakhiri hidupnya sendiri setelah mendapatkan bullying dan pelecehan melalui media sosial.

Kabar ini terungkap dari postingan Facebook ayah  Dolly, yang menyerukan agar setiap orang  lebih menyadari bahaya cyberbullying   yang bisa mengambil nyawa siapa saja. Ayah Dolly berharap agar lebih banyak nyawa yang bisa terselamatkan. Ia berharap  kematian putrinya menjadi cambuk agar tidak terjadi lagi pada siapapun, sehingga kematian putrinya akan memberi makna kehidupan pada setiap orang dan  tidak menjadikannya sia-sia.

Akubra juga menyampaikan belasungkawa dan mengeluarkan seruan agar ‘melawan’  segala bentuk bullying. ‘Dolly bisa menjadi anak perempuan siapa saja’.  “Bullying  jenis apa pun tidak dapat dibenarkan ,” tulis perusahaan itu di Facebook pada hari Selasa. “Kita harus bisa melawan  saat  melihat perilaku intimidasi. Dolly bisa menjadi representasi  anak perempuan, saudara perempuan,atau  teman kita.”

Dalam postingan emosionalnya di  Facebook pada hari minggu, ayah Dolly, Tick Everett, tidak memberikan rincian bentuk bullying tersebut, namun dia mengatakan bahwa putrinya  ingin “melarikan diri dari kejahatan di masa depan ini”. Dia berharap kematian Dolly  bisa menjadi perhatian semua pihak  dan dapat “melindungi  kehidupan berharga anak-anak lainnya agar tidak terjadi lagi hal yang sama”. Dia juga mengundang para pelaku bullying untuk datang  ke pemakaman Dolly, sambil  mengatakan: “Jika para pelaku menganggap kematian Dolly sebagai  candaan dan merasa diri mereka  superior karena bullying dan pelecehan terus-menerus , tolong datang ke rumah kami dan saksikan kehancuran yang telah  Anda ciptakan. “

Pada hari Rabu, keluarga tersebut merilis sebuah pernyataan ke media bahwa  Dolly telah menjadi “jiwa yang paling baik, penuh perhatian, dan sangat manis”. “Dia penyayang hewan, anak kecil, dan anak-anak panti  yang kurang beruntung .”

Menurut penyiar ABC Australia, keluarga tersebut juga mengatakan bahwa mereka ingin  meningkatkan kesadaran setiap orang  akan bahaya cyberbullying , kecemasan, depresi dan bunuh diri dikalangan anak muda.

Data dari Pusat Nasional Penanggulangan Bullying Australia (NCAB),  tingkat bullying  secara keseluruhan  sedikit menurun dalam dekade terakhir, namun cyberbullying  justru mengalami peningkatan tajam.

“Yang sangat  berbeda dalam cyberbullying  adalah bahwa tindakan  cyberbullying  bisa konstan, 24/7,” Jeremy Blackman dari NCAB mengatakan kepada BBC.

“Faktor besar lainnya adalah anonimitas di internet,” katanya, Hal ini dapat membuat lebih sulit bagi orang untuk merasakan empati terhadap korbannya.

“Ini  artinya akan  lebih banyak anak bisa menjadi pengganggu,” katanya.

Meskipun ada layanan dan jalur bantuan yang tersedia, remaja seringkali  enggan melaporkan saat mereka menjadi korban bullying, menurut NCAB, mereka hanya bisa  membantu ketika situasinya sudah sangat membahayakan .

Kematian Dolly telah memunculkan  dukungan yang luar biasa dari teman, keluarga, dan simpatisan di seluruh negeri. Survei di Australia telah menemukan sekitar seperempat pelajar  berusia 8 sampai 14 tahun  melaporkan bahwa mereka pernah diintimidasi

Tidak ada statistik resmi tentang kasus bunuh diri karena bullying. Angka bunuh diri nasional di Australia saat ini menurun, namun kasus bunuh diri pada  orang dengan rentang usia  antara 15 dan 24  tahun mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Australia telah menyediakan kontak layanan bagi korban bullying melalui  Lifeline di 131114, Kids Helpline di 1800 55 18000 atau mengunjungi situs National Center Against Bullying.

sumber: http://www.bbc.com ; http://www.telegraph.co.uk

Presiden: Pembangunan Karakter Cegah Kekerasan Seksual Anak

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi tindak kekerasan seksual pada anak, salah satu caranya adalah membangun karakter bangsa agar peristiwa serupa tidak terus terulang.

“Memang pembangunan karakter bangsa, manusia, sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga itu,” kata Presiden usai meresmikan pembangunan embung Saina, di Kabupaten Rote Ndao, NTT, Selasa.

Presiden mengakui bahwa kekerasan seksual pada anak ini sering terjadi, secara tidak langsung juga pengaruh negatif teknologi.

“Tapi memang secara tidak sadar, teknologi juga mengintervensi karakter-karakter kita secara tidak langsung,” katanya menanggapi pertanyaan jurnalis.

Ketika ditanya mengenai hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan seksual pada anak yang telah diberlakukan, Kepala Negara mengatakan bahwa melalui peraturan tersebut pemerintah sudah memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberikan efek jera.

Jokowi juga mengingatkan bahwa hal tersebut tetap berada di ranah hukum.

“Ranahnya di ranah hukum. Keputusannya ada di sana. Tapi ruang itu sudah disediakan untuk efek jera. Kalau keputusan pengadilan ada ya kita eksekusi,” ucapnya. (Ant)

sumbber : https://www.cendananews.com/

80% Siswa Alami Bullying, Generasi Minta Keseriusan Pemerintah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data yang menunjukkan bahwa sebesar 80% siswa pernah mengalami tindakan kekerasan atau bullying di sekolah.
Menanggapi hal ini, Ketua Gerakan Perlindungan Asa Negeri (Generasi) Ena Nurjanah menuding pemerintah terlalu mandul dalam memperhatikan perkembangan anak didik di sekolah, sehingga masih banyak anak yang mengalami kekerasan dan tindakan bullying.
“Pemerintah melaui Menteri Pendidikan harus cepat tanggap terkait kasus bullying disekolah, masak diam saja. Ini pemerintah maunya apa, ingin biarkan rasa malu menghantui mereka akibat bullying?,” kritik Ena pada Sabtu (25/11) di Jakarta.
Menurut Ena, seharusnya pembinaan dan sosialisasi oleh Guru kepada siswa harus terus didorong oleh pemerintah. Sosialisasi efek dari bullying atau pun melakukan kekerasan, saat ini berhenti pada sekolah -sekolah di kota. Sementara sekolah di pedesaan dan daerah terpencil luput dari perhatian pemerintah.
“Pemerintah harus lebih proaktif menjelaskan tentang UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, baik kepada guru dan siswa.
Penyampaian ini sangat penting agar para tenaga pendidik dapat menghindari tindakan kekerasan terhadap anak dalam proses belajar mengajar dan mencegah  terjadinya bullyig antar sesama siswa,” papar Ena.
Karena itu, menurut Ena, tindakan kekerasan kepada anak jangan sampai dilakukan oleh tengah pengajar. Meskipun dengan niat mendidik tetap tidak dibenarkan menggunakan kekerasan baik kekerasan sikap maupun kekerasan verbal.
“Peran pemerintah harus menjemput bola, bukan menunggu anak yang sudah terkena dampak kekerasan dan bullying baru bertindak, baru menjalankan program-program perlindungan terhadap anak. Itu namanya pemadam kebakaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, KPAI menyebut data kekerasan di sekolah dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kekerasan di pendidikan semakin memprihatinkan, diantaranya 84% Siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah, 45% siswa laki-laki menyebut bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan, 40% siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya, 75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah, 22% siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan, dan 50% anak melaporkan mengalami perundungan (bullying) di sekolah.