PELECEHAN SEKSUAL MURID SD DI DEPOK, CORENG STATUS KOTA LAYAK ANAK

Pelecehan Puluhan Siswa Coreng Status Depok Kota Layak Anak

Kamis 07 Juni 2018 19:23 WIB

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Muhammad Hafil

REPUBLIKA.CO.ID,  DEPOK–Lembaga Perlindungan Anak Generasi mengecam dan sangat menyesalkan atas berulangnya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang kembali terjadi di wilayah Depok. Kali ini kasusnya menimpa siswa kelas VI sebuah sekolah dasar di wilayah Tugu .

Pelakunya adalah seorang oknum guru Bahasa Inggris yang mempunyai kelainan homoseksual berinisial AR (23 tahun). Ia melakukan aksi pelecehan seksual terhadap puluhan murid pria di kelas VI di dua kelas di SDN wilayah Tugu Cimanggis, Kota Depok. Aksi bejat AR ini diduga sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.

“Dari peristiwa ini, menunjukkan bahwa pencanangan Depok sebagai Kota Layak Anak (KLA) belum mampu menjadikan Depok menjadi kota yang aman dan nyaman bagi anak. Program Sekolah Ramah Anak belum menyentuh secara substansi dan lingkungan sekolah belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak didik,” ujar Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Generasi, Ena Nurjanah, di Depok, Kamis (7/6).

Generasi menuntut agar pelaku diproses hukum dengan sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. “Sanksi hukumannya bahkan bisa ditambah sepertiga karena pelaku adalah seorang guru yang seharusnya menjadi pengayom siswa didik (Pasal 81-82 UU Perlindungan Anak no 35 tahun 2014),” kata Ena menegaskan.

Diutarakan Ena, kejadiannya sudah berlangsung selama dua tahun. Dua tahun bukanlah waktu yang singkat. Mengapa bisa begitu lama perbuatan bejat terjadi di sekolah tanpa diketahui pihak sekolah?

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah sistem pengawasan di sekolah? Mengapa anak-anak tidak ada yang berani menyampaikan perbuatan bejat guru itu kepada guru yang lain ataupun kepada kepala sekolah?

Mengapa tidak ada telepon pengaduan yang terpampang di sekolah sebagai upaya perlindungan pertama bagi anak didik jika menemui kekerasan seksual di sekolahnya? (Permendikbud 82/2015 tentang sekolah aman).

Mengapa laporan orang tua kepada pihak sekolah tidak mendapat respons yang tepat hingga akhirnya para orang tua kecewa dan melaporkan sendiri ke pihak kepolisian.

“Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pemahaman yang utuh mengenai sekolah yang ramah bagi anak di lingkungan sekolah tersebut. Anak-anak tidak tahu harus berbuat apa ketika mereka mengalami pelecehan seksual. Pihak sekolah pun tidak siap bagaimana memberi solusi yang tepat terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak didik,” katanya.

Generasi mendesak kepada Dinas Pendidikan Kota Depok untuk bertanggung jawab terhadap kejadian yang terjadi di SD tersebut. “Mereka harus berkoordinasi dengan lembaga P2TP2A , dalam menangani anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun korban pelanggaran hak anak lainnya (Permen PPPA No 6/2015),” harap Ena.

Menurut Ena, anak-anak yang menjadi korban sesungguhnya sudah mengalami kejadian luar biasa dengan pelecehan seksual yang dialaminya. Sehingga, mereka harus mendapatkan penanganan serius dari para psikolog yang ada di lembaga P2TP2A.

“Para ahli juga disarankan untuk memulihkan kondisi psikis anak dalam mengatasi luka psikis yang pernah dialaminya ketika menjadi korban pelecehan seksual sesama jenis. Dan juga mengusahakan agar anak-anak ini tidak membawa bibit perilaku menyimpang ketika mereka telah beranjak dewasa,” ujar Ena

Pelecehan seksual murid SD di Kota Depok, Mencoreng Status Kota Layak Anak

Celebes News –  Posted on 3 hari ago

DEPOK, Lembaga Perlindungan Anak Generasi mengecam dan sangat menyesalkan atas berulangnya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang kembali terjadi di wilayah Depok. Kali ini kasusnya menimpa siswa kelas VI sebuah Sekolah Dasar di wilayah Tugu.

CELEBES NEWS – Berita Terbaru, Pelakunya adalah seorang oknum guru Bahasa Inggris yang mempunyai kelainan homoseksual berinisial AR (23 tahun). Ia melakukan aksi pelecehan seksual terhadap puluhan murid pria di kelas VI di dua kelas di SDN wilayah Tugu  Cimanggis, Kota Depok. Aksi bejat AR ini diduga sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu.

Berdasarkan pengakuan para korban, pelaku AR kerap melakukan aksinya saat jam istirahat sekolah. Mereka ditekan oleh gurunya untuk membuka celana mereka supaya nilainya naik. Kalau tidak mau nilainya akan diturunkan.

Dari peristiwa ini, menunjukkan bahwa pencanangan Depok sebagai Kota Layak Anak (KLA) belum  mampu menjadikan Depok menjadi kota yang aman dan nyaman bagi anak. Program Sekolah  Ramah Anak belum menyentuh secara substansi dan lingkungan sekolah belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak didik.

Generasi menuntut agar pelaku diproses hukum dengan sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Sanksi hukumannya bahkan bisa ditambah 1/3 karena pelaku adalah seorang guru yang seharusnya menjadi pengayom siswa didik (Pasal 81-82 UU Perlindungan Anak no 35 tahun 2014)

Diberitakan bahwa kejadiannya sudah berlangsung selama 2 tahun. Dua tahun bukanlah waktu yang singkat. Mengapa bisa begitu lama perbuatan bejat terjadi di sekolah tanpa diketahui pihak sekolah?

Pertanyaan berikutnya adalah Bagaimanakah sistem pengawasan di sekolah? Mengapa anak-anak tidak ada yang berani menyampaikan perbuatan bejat guru itu kepada  guru yang lain atau pun kepada kepala sekolah?

Mengapa tidak ada Telepon pengaduan yang terpampang di sekolah sebagai upaya perlindungan pertama bagi anak didik jika menemui kekerasan seksual di sekolahnya? (Permendikbud 82/2015 tentang sekolah aman)

Mengapa laporan orangtua kepada pihak sekolah tidak mendapat respon yang tepat hingga akhirnya para orangtua kecewa dan melaporkan sendiri ke pihak kepolisian.

Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pemahaman yang utuh mengenai sekolah yang ramah bagi anak di lingkungan sekolah tersebut.

Anak-anak tidak tahu harus berbuat apa ketika mereka mengalami pelecehan seksual. Pihak sekolah pun tidak siap bagaimana memberi solusi yang tepat terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak didik.

Generasi mendesak kepada Dinas Pendidikan kota Depok untuk bertanggung jawab terhadap kejadian yang terjadi di SD tersebut. Mereka harus berkoordinasi dengan lembaga P2TP2A, dalam menangani anak-anak yang menjadi  korban kekerasan seksual maupun korban pelanggaran hak anak lainnya (Permen PPPA no.6/2015)

Anak-anak yang menjadi korban sesungguhnya sudah mengalami kejadian luar biasa dengan pelecehan seksual yang dialaminya sehingga harus mendapatkan penanganan serius dari para psikolog yang ada di lembaga P2TP2A .

Para ahli juga disarankan untuk memulihkan kondisi psikis anak dalam mengatasi luka psikis yang pernah dialaminya ketika menjadi korban pelecehan seksual sesama jenis. Dan juga mengusahakan agar anak-anak ini tidak membawa bibit perilaku menyimpang ketika mereka telah beranjak dewasa. [Celebesnews.id]

Penulis : Ena Nurjanah, S.Psi., M.Si
Ketua  Umum Lembaga Perlindungan Anak “GENERASI”

Pelecehan Seksual Murid SD Mencoreng Status Kota Layak Anak By Redaksi1 Depoktren

Pelecehan Seksual Murid SD Mencoreng Status Kota Layak Anak

 http://www.depoktren.com–Lembaga Perlindungan Anak Generasi mengecam dan sangat menyesalkan atas berulangnya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang kembali terjadi di wilayah Depok. Kali ini kasusnya menimpa siswa kelas VI sebuah Sekolah Dasar di wilayah Tugu .

Pelakunya adalah seorang oknum guru Bahasa Inggris yang mempunyai kelainan homoseksual berinisial AR (23 tahun). Ia melakukan aksi pelecehan seksual terhadap puluhan murid pria di kelas VI di dua kelas di SDN wilayah Tugu Cimanggis, Kota Depok. Aksi bejat AR ini diduga sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu.

Berdasarkan pengakuan para korban, pelaku AR kerap melakukan aksinya saat jam istirahat sekolah. Mereka ditekan oleh gurunya untuk membuka celana mereka supaya nilainya naik. Kalau tidak mau nilainya akan diturunkan.

Dari peristiwa ini, menunjukkan bahwa pencanangan Depok sebagai Kota Layak Anak (KLA) belum mampu menjadikan Depok menjadi kota yang aman dan nyaman bagi anak. Program Sekolah Ramah Anak belum menyentuh secara substansi dan lingkungan sekolah belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak didik.

“Kami menuntut agar pelaku diproses hukum dengan sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Sanksi hukumannya bahkan bisa ditambah 1/3 karena pelaku adalah seorang guru yang seharusnya menjadi pengayom siswa didik (Pasal 81-82 UU Perlindungan Anak no 35 tahun 2014),” ujar Ketua Umum
Lembaga Perlindungan Anak “GENERASI”, Ena Nurjanah, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/6/2018).

Diberitakan bahwa kejadiannya sudah berlangsung selama 2 tahun. Dua tahun bukanlah waktu yang singkat. Mengapa bisa begitu lama perbuatan bejat terjadi di sekolah tanpa diketahui pihak sekolah?

Pertanyaan berikutnya adalah Bagaimanakah sistem pengawasan di sekolah? Mengapa anak-anak tidak ada yang berani menyampaikan perbuatan bejat guru itu kepada guru yang lain atau pun kepada kepala sekolah?

Mengapa tidak ada Telepon pengaduan yang terpampang di sekolah sebagai upaya perlindungan pertama bagi anak didik jika menemui kekerasan seksual di sekolahnya? (Permendikbud 82/2015 tentang sekolah aman)

Mengapa laporan orangtua kepada pihak sekolah tidak mendapat respon yang tepat hingga akhirnya para orangtua kecewa dan melaporkan sendiri ke pihak kepolisian.

Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pemahaman yang utuh mengenai sekolah yang ramah bagi anak di lingkungan sekolah tersebut.

Anak-anak tidak tahu harus berbuat apa ketika mereka mengalami pelecehan seksual. Pihak sekolah pun tidak siap bagaimana memberi solusi yang tepat terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak didik.

“Kami mendesak kepada Dinas Pendidikan kota Depok untuk bertanggung jawab terhadap kejadian yang terjadi di SD tersebut. Mereka harus berkoordinasi dengan lembaga P2TP2A , dalam menangani anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun korban pelanggaran hak anak lainnya (Permen PPPA no.6/2015),” terang Ena.

Anak-anak yang menjadi korban sesungguhnya sudah mengalami kejadian luar biasa dengan pelecehan seksual yang dialaminya sehingga harus mendapatkan penanganan serius dari para psikolog yang ada di lembaga P2TP2A .

“Para ahli juga disarankan untuk memulihkan kondisi psikis anak dalam mengatasi luka psikis yang pernah dialaminya ketika menjadi korban pelecehan seksual sesama jenis. Dan juga mengusahakan agar anak-anak ini tidak membawa bibit perilaku menyimpang ketika mereka telah beranjak dewasa,” pungkas Ena. (Aris/Rus)

Evaluasi Program Sekolah Ramah Anak

Pencanangan Depok sebagai Kota Layak Anak (KLA) belum mampu menjadikan Depok menjadi kota yang aman dan nyaman bagi anak.

Wartapilihan.com, Depok —Lembaga Perlindungan Anak Generasi mengecam dan sangat menyesalkan atas berulangnya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang kembali terjadi di wilayah Depok. Kali ini kasusnya menimpa siswa kelas VI sebuah Sekolah Dasar di wilayah Tugu.

Pelakunya adalah seorang oknum guru Bahasa Inggris yang mempunyai kelainan homoseksual berinisial AR (23 tahun). Ia melakukan aksi pelecehan seksual terhadap puluhan murid pria di kelas VI di dua kelas di SDN wilayah Tugu Cimanggis, Kota Depok. Aksi bejat AR ini diduga sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu.

“Berdasarkan pengakuan para korban, pelaku AR kerap melakukan aksinya saat jam istirahat sekolah. Mereka ditekan oleh gurunya untuk membuka celana mereka supaya nilainya naik. Kalau tidak mau nilainya akan diturunkan,” ujar Ketua Umum Generasi Ena Nurjanah di Jakarta, Jumat (8/6).

Dari peristiwa ini, menunjukkan bahwa pencanangan Depok sebagai Kota Layak Anak (KLA) belum mampu menjadikan Depok menjadi kota yang aman dan nyaman bagi anak. Menurut dia, program Sekolah Ramah Anak belum menyentuh secara substansi dan lingkungan sekolah belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak didik.

“Generasi menuntut agar pelaku diproses hukum dengan sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Sanksi hukumannya bahkan bisa ditambah 1/3 karena pelaku adalah seorang guru yang seharusnya menjadi pengayom siswa didik (Pasal 81-82 UU Perlindungan Anak no 35 tahun 2014),” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, kejadian sudah berlangsung selama 2 tahun. Dua tahun bukanlah waktu yang singkat. Mengapa bisa begitu lama perbuatan bejat terjadi di sekolah tanpa diketahui pihak sekolah?

Pertanyaan berikutnya adalah Bagaimanakah sistem pengawasan di sekolah? Mengapa anak-anak tidak ada yang berani menyampaikan perbuatan bejat guru itu kepada guru yang lain atau pun kepada kepala sekolah?

“Mengapa tidak ada telepon pengaduan yang terpampang di sekolah sebagai upaya perlindungan pertama bagi anak didik jika menemui kekerasan seksual di sekolahnya? Mengapa laporan orangtua kepada pihak sekolah tidak mendapat respon yang tepat hingga akhirnya para orangtua kecewa dan melaporkan sendiri ke pihak kepolisian,” tuturnya.

Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pemahaman yang utuh mengenai sekolah yang ramah bagi anak di lingkungan sekolah tersebut. Anak-anak tidak tahu harus berbuat apa ketika mereka mengalami pelecehan seksual. Pihak sekolah pun tidak siap bagaimana memberi solusi yang tepat terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak didik.

“Generasi mendesak kepada Dinas Pendidikan kota Depok untuk bertanggung jawab terhadap kejadian yang terjadi di SD tersebut. Mereka harus berkordinasi dengan lembaga P2TP2A, dalam menangani anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun korban pelanggaran hak anak lainnya (Permen PPPA no.6/2015),” tukasnya.

Dikatakan Ena, anak-anak yang menjadi korban sesungguhnya sudah mengalami kejadian luar biasa dengan pelecehan seksual yang dialaminya sehingga harus mendapatkan penanganan serius dari para psikolog yang ada di lembaga P2TP2A.

“Para ahli juga disarankan untuk memulihkan kondisi psikis anak dalam mengatasi luka psikis yang pernah dialaminya ketika menjadi korban pelecehan seksual sesama jenis. Dan juga mengusahakan agar anak-anak ini tidak membawa bibit perilaku menyimpang ketika mereka telah beranjak dewasa,” tandasnya.

Adi Prawira

Begini Hukumnya Libatkan Anak dalam Aksi Terorisme

Kamis, 17 Mei 2018
Anak korban jaringan aksi terorisme pun mendapatkan perlindungan khusus. Hukuman sepertiga dapat menjadi tambahan bagi orang tua atau orang dewasa yang melibatkan anak dalam tindak pidana.
Rofiq Hidayat
Peristiwa aksi peledakan bom di tiga Gereja kota Surabaya menimbulkan kecaman dari banyak pihak. Ironisnya, salah satu terduga pelakunya, melibatkan anak-anaknya yang masih usia belia. Dari kaca mata hukum, tindakan itu memberatkan hukuman bagi orang tua yang melibatkan anaknya dalam aksi tersebut.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai pelibatan anak  dalam aksi tindak pidana mesti mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tak hanya itu, bisa merujuk pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut  Arsul, keterlibatan anak dalam sebuah tindak pidana teroris pun sepanjang masih berada di bawah usia 18 tahun tetap diklasifikasikan sebagai korban. Terlebih, ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf k UU 35/2014 menyebutkan, “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:..k. anak korban jaringan terorisme”.

Jadi, kata Arsul, terhadap pelaku anak-anak yang terlibat aksi terorisme tidak dapat diproses hukum seperti halnya orang dewasa yang ujungnya pemenjaraan. Sekalipun diproses hukum, kata Arsul, sanksi hukumannya pun berupa rehabilitasi atau apapun bentuknya. Yang pasti, beban hukuman pemidanaan anak beralih ke pihak orang tua atau orang lain yang melibatkan anak-anak.

“Kalau orang tuanya tertangkap hidup, diperberat. Termasuk salah satu pemberatan bisa ditambah sepertiga dari yang dijatuhkan. Misalnya maksimal 12 tahun. Berarti ditambah sepertiga lagi bisa 15-16 tahun. Itu sudah ada,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen. (Baca Juga: Kegentingan Memaksa Terpenuhi, Ahli Setuju Presiden Terbitkan Perppu Anti Terorisme)

Dalam Revisi UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memang tidak mengatur secara eksplisit aturan pelibatan anak dalam aksi terorisme. Namun, dalam UU 11/2012 sudah diatur soal korban anak jaringan terorisme atau perlakuan manak sebagai korban. Sistem peradilannya pun mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 5.

Pentingnya peran perempuan

Terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Yembise berpendapat terlibatnya anak melalui orang tua dalam tindak pidana terorisme amatlah bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurutnya, posisi perempuan memiliki peran penting dalam menyadarkan agar tidak terjadi aksi tersebut terhadap anak dan keluarga. Termasuk membangun ketahanan keluarga agar tidak terpengaruh ideologi kekerasan atau dapat terhindar dari pemahaman radikalisme.

“Kepolisian mesti mengusut tuntas atas insiden aksi teror bom bunuh diri yang melibatkan anak-anak,” pintanya.

Sementara Ketua Gerakan Perlindungan Anak Asa Negeri (Generasi) Ena Nurjanah berpendapat pelibatan anak dalam aksi tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius terhadap anak sebagai korban. Alih-alih menanamkan ideologi anti kekerasan terhadap anak oleh orang tuanya, malah mengajarkan ideologi kekerasan atau terorisme.

“Dampak yang dihasilkan dari perlakuan salah melalui penanaman ideologi  rerorisme/radikalisme ini. Bahkan sudah sangat jelas dapat membahayakan dirinya dan orang sekaligus,” ujarnya.

Ena merujuk Pasal 76 B UU UU 35/2014 yang menyebutkan, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Menurutnya, terhadap mereka yang melakukan perlakuan salah terhadap anak bakal dijerat sanksi pidana dengan maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 77 B.

“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lain harus  sigap mencermati  adanya potensi anak-anak yang telah terpapar ajaran teorisme/radikalisme,” ujarnya mengingatkan.

Seperti diketahui, sebanyak empat orang anak yakni, Fadila Sari, Vamela Rizkita, Yusuf Fadil, dan Irman Ali terlibat aksi bom bunuh diri di Gereja Santa Maria di Jalan Ngagel Madya, Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuno. Keempatnya merupakan anak dari pasangan terduga pelaku bom bunuh diri di Surabaya, yakni Dita Febrianto dan Puji Kuswari pada Minggu (13/5) lalu.

 

Terorisme Indonesia dan Anak

(dilansir dari HukumOnline.com)

Lembaga Generasi Kutuk Pelibatan Anak-Anak Dalam Aksi Terorisme

Diposting pada hari Senin, 14 Mei 2018 17:14
by Amar Faizal Haidar

REVIEW, Bekasi – Peristiwa serangan bom di beberapa titik di Surabaya yang melibatkan anak-anak dan remaja meninggalkan catatan tersendiri. Sebab, pelaku teror mengajak anak untuk melakukan aksi bom bunuh diri.Ketua Lembaga Generasi, Ena Nurjanah menyesalkan pelibatan anak tersebut.  Menurutnya itu adalah sebuah kesalahan besar. Anak sejatinya tumbuh berkembang dengan potensi-potensi kebaikan. Potensi ini harus terus dipelihara hingga nantinya ia menjadi manusia dewasa yang baik dan bertanggung jawab terhadap diri dan orang lain.

“Pelibatan anak dalam tindakan terorisme atau radikalisme merupakan kejahatan serius terhadap anak. Selama ini penjelasan mengenai perlakuan salah pada anak hanya ketika orangtua melakukan kekerasan secara fisik, verbal, emosional dan seksual kepada anak. Seharusnya, tindakan menanamkan ideologi kekerasan dalam benak anak-anak yang polos dan suci juga merupakan perlakuan salah terhadap anak,” terang Ena kepada REVIEW saat dihubungi, Senin (14/5/2018).

Jika anak sudah ditanamkan nilai-nilai radikalisme yang penuh dengan kebencian kepada orang dari golongan yang berbeda, kata Ena, maka akan sangat berbahaya jika anak-anak ini tumbuh dewasa nanti. Radikalisme yang dibalut kebencian hanya akan menyisakan penderitaan bagi anak tersebut dan juga orang lain. Ia pun akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya karena  tidak pernah mampu  bersikap toleran terhadap kehidupan yang dilaluinya.

“Kondisi ini harus menjadi kewaspadaan bagi kita bersama, karena mulai banyak yang mencoba menanamkan jiwa-jiwa kekerasan pada anak-anak melalui sikap intoleransi terhadap golongan, kaum, umat yang berbeda,” sambung Ena.

Dalam Pasal 76B UU Perlindungan Anak (UU PA) sudah jelas disebutkan, bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Mereka yang melakukan perlakuan salah terhadap anak  akan dikenai sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda 100 juta (Pasal 77B UU PA).

“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya  harus sigap  mencermati adanya potensi anak-anak yang telah terpapar ajaran terorisme/radikalisme. Semua pihak harus didorong agar memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak  dan menjauhkan anak-anak Indonesia dari ideologi terorisme/radikalisme yang penuh kekerasan,  kebencian  dan intoleran,” tutup Ena.

(Dilansir dari Review Bekasi)

Anak dalam aksi terorisme

 

LPA Generasi Kutuk Pelibatan Anak-Anak Dalam Aksi Terorisme

Nasional / Hukum dan Kriminal /

SENIN, 14/05/2018 10:19 WIB

Teror Bom Surabaya

LPA Generasi Kutuk Pelibatan Anak-Anak Dalam Aksi Terorisme

JAKARTA, DAKTA.COM – Peristiwa penyerangan bom kembali terjadi, tepatnya di Surabaya pada Minggu (13/5) pagi kemarin yang menimbulkan korban meninggal dan luka berat. Tak terkecuali anak-anak juga menjadi korban atas peristiwa tersebut.
Kejadian ini mendapat kecaman keras dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Generasi, Ena Nurjanah. Dalam keterangan persnya, Ena mengutuk aksi terorisme yang juga melibatkan anak-anak ini.
“Pelibatan anak dalam tindakan terorisme atau radikalisme adalah sebuah kesalahan besar. Anak sejatinya tumbuh berkembang dengan potensi-potensi kebaikan,” tegas Ena kepada Dakta.com, Senin (14/5).
Ena melanjutkan, jika anak sudah ditanamkan nilai-nilai radikalisme yang penuh dengan kebencian kepada orang dari golongan yang berbeda, maka akan sangat berbahaya jika anak-anak ini tumbuh dewasa nanti.
“Radikalisme yang dibalut kebencian hanya akan menyisakan penderitaan bagi anak tersebut dan juga orang lain,” imbuhnya.
Ena juga menyampaikan, duka cita yang mendalam atas meninggalnya para korban termasuk anak-anak.
“Semoga para korban meninggal mendapatkan kedamaian dan bagi korban luka-luka bisa segera disembuhkan. Pengeboman yang dilakukan merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan merenggut nyawa manusia yang tidak bersalah,” tutupnya.
Reporter :Boy Aditya
Editor :Asiyah Afifah

HARDIKNAS: Masalah Pendidikan yang Tak Kunjung Usai Masih Menjadi Sorotan

 

Hari Pendidikan Hari Membangun Peradaban Bangsa

Hari Pendidikan adalah hari istimewa bagi mereka yang sedang menjalaninya. Tapi apakah dunia pendidikan sudah mengistimewakan mereka? Demikian pernyataan dari Ena Nurjanah Ketua Lembaga Generasi di Depok.

Baginya pencapaian dunia pendidikan belum dirasakan semua insan pendidikan di negeri ini.

Kita ambil indikator satu saja permasalahan sarana dan prasarana sekolah yang selalu jadi persoalan abadi dan tidak pernah terselesaikan. Dan potret anak anak yang mengekspresikan kekerasan di luar sekolah. Ini menjadi hal getir cita cita pendidikan.

Persoalan antara guru dan murid yang menjadi konflik multi kasus. Dari relasi yang semakin memburuk karena guru yang semakin tidak berdaya dihadapan murid dengan adanya UU Perlindungan Anak. Hingga relasi yang tak wajar antara guru dan murid yang berdampak kasus amoral.

Persoalan mata ujian UNBK yang tidak sinkron antara apa yang diajarkan dan apa yang diujikan jadi satu contoh nyata betapa intervensi pihak lain bisa begitu dominan merusak motivasi berprestasi siswa-siswi SMU. Semoga saja hasilnya tidak berdampak pada kegagalan siswa melalui jenjang SMU nya.

Namun kita harus tetap memberikan generasi optimis ini untuk tetap menjadi insan pendidikan. Seraya mengurangi intervensi yang terlalu dominan dari para pihak yang punya kepentingan dan punya akses mudah terhadap kebijakan dunia pendidikan, namun minim pemahaman akan dunia pendidikan, tutup Ena.

Selamat Hari Pendidikan Nasional. Saatnya memajukan peradaban negeri kita dari Sabang hingga Papua.